Pernikahan Beda Agama Yang Sah Menurut Hukum Positif, 2

Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing masing.

Resep kentang panggang sehat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kontrofersi mengenai nikah beda agama menurut pendapat para imam madzhab serta hukum positif yang berlaku di indonesia. Pertama uu no 1 tahun 1974 telah mengatur pernikahan beda agama di mana keabsahan atau tidaknya perkawinan tersebut bergantung pada aturan aturan yang berlaku menurut agama yang dianut d engan bunyi pasal 2 ayat 1 telah ditetapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara keberadaan pasal 2 ayat 1 uup yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan.

Pernikahan beda agama merupakan salah satu permasalahan yang pelik. Penyelundupan hukum dapat diartikan adanya tindakan yang awalnya dilakukan tidak sah menurut hukum namun diubah menjadi sah menurut hukum sebagai contoh. 1 mengetahui permasalahan tentang.

Hukum pernikahan beda agama menurut mui perkara tentang pernikahan beda agama sebenarnya telah dibahas oleh majelis ulama indonesia mui sejak lama. Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam. Ini membahas tentang pernikahan beda agama menurut imam madzhab dan hukum positif di indonesia.

Pada dasarnya hukum perkawinan di indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Tidak hanya menimbulkan gesekan sosial budaya mengurus birokrasi untuk mewujudkan pernikahan beda agama juga cukup sulit. Pasangan yang tidak dapat melakukan pencatatan pernikahanperkawinan beda agama di indonesia terlebih dahulu mencari negara yang dimungkinkannya menikah secara beda agama dan dicatatkan dinegara tersebut.

Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap uu no. Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman allah. 11974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tujuan dari penelitian ini adalah. 11974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f maka instansi baik kua dan kantor catatan sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f uu no. Tepatnya pada musyarawah nasional munas ii tanggal 11 17 rajab 1400 h atau 26 mei 1 juni 1980.

Saudara hamba allah dari jawa tengah yang baik berikut ini jawaban atas pertanyaan pertanyaan saudara. Berdasarkan pasal 2 uu perkawinan penulis berpendapat jika urusan perkawinan sah dikembalikan ke agama masing berarti secara implisit perkawinan beda agama tidak dibenarkan baik secara agama dan hukum positif indonesia. Hukum nikah beda agama menurut syariat islam itu sudah kami terangkan beberapa kali dalam rubrik tanya jawab agama ini bahkan telah pula menjadi keputusan muktamar tarjih ke 22 tahun 1989 di malang jawa timur.